Regulasi > Sumber Daya Air

Sumber Daya Air

PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi

Dasar Pertimbangan

  • Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
  • Kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah; 
  • Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang Irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi.

Peraturan Terkait

  • Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046); 
  • Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 1347); 
  • Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699); 
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839); 
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848); 
  • Undang Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 206);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952).